Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenti Garnasih Siap Tak Kompromi Saat Menyeleksi Capim KPK

Kompas.com - 22/05/2015, 15:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ahli pencucian uang Yenti Garnasih berjanji tidak berkompromi dengan pihak mana pun dalam menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nantinya. Yenti terpilih sebagai salah satu dari sembilan "Srikandi" Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

"Insya Allah tidak. Itu lah pengangannya, tanggung jawab. Saya pribadi, kita harus tidak menyia-nyiakan kepercayaan Presiden," kata Yenti saat ditemui di ruangannya di Kampus Universitas Trisakti Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Yenti berjanji akan obyektif dan netral dalam memproses calon komisioner KPK bersama anggota Pansel lainnya nanti.

"Sadar pekerjaan kita berat, tetapi ini tugas mulia karena korupsi di Indonesia sangat parah," ucap Yenti.

Ia berharap, Pansel bisa menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik. Ia lalu menyinggung kasus-kasus yang menjerat pimpinan KPK di masa lalu.

"Ada Antasari, ada Bibit Chandra, ada peristiwa Abraham Samad, tentu kita harus lihat, belum tentu juga kesalahan komisionernya. Kalaupun kesalahannya benar itu di mana dan apa. Sebagai anggota pansel, kita harusnya sudah punya kajian pemikiran," tutur dia.

Yenti tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dipilih sebagai Pansel Capim KPK. Mulanya, ia dihubungi pihak Istana dan pihak Koalisi Masyarakat Sipil yang menanyakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai anggota Pansel.

Berbekal pengalaman di bidang hukum selama 23 tahun, Yenti menyanggupi tawaran tersebut. Hingga pada 21 Mei kemarin, ia mengetahui bahwa namanya dituntuk Presiden sebagai anggota Pansel KPK. Kabar itu diketahuinya dari pihak Universitas Trisakti.

"Kaget saya, karena kan baru kemarin ditawarin, kedua saya pikir banyak sekali yang dicalonkan, kok bisa kepilih. Saya juga enggak tahu prosesnya bagaimana, saya enggak tahu lah. Pokoknya saya tahu sore ada yang menanyakan kesediaannya. Tapi saya tidak menjanjikan apa-apa bahwa nanti yang memutuskan tetap Presiden," tutur dia.

Pada Kamis (21/5/2015), Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota Pansel KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter) sebagai ketua merangkap anggota, Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) sebagai anggota.

Anggota lainnya adalah Betti Alisjabana (ahli teknologi informasi dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi), Supra Wimbarti (ahli psikologi), Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com