Kapolri Berharap Berikutnya KPK Pakai Cara Elegan Saat Periksa Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berharap, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode mendatang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian.

Hal yang sama diharapkan saat KPK memeriksa anggota Polri dalam memproses suatu kasus. Badrodin berharap, pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara yang elegan.

"Oleh karena itu, cara-cara elegan yang kita harapkan. Bisa juga memperhatikan hal seperti itu, bukan malah mengejek, bukan malah meledek, dan lain sebagainya," kata Badrodin di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, sikap yang seolah mengejek tersebut bakal menimbulkan antipati di kalangan anggota Polri. Padahal, kata Badrodin, baik KPK maupun Polri memiliki tugas yang sama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kepolisian pasti membantu KPK jika komunikasi berjalan lancar.

"Padahal, kalau tugas kita sama, memberantas juga, kita juga ingin mencegah juga, apa salahnya kalau itu dikomunikasikan dengan baik," tutur Badrodin.

Ia juga berharap, pola hubungan KPK dengan kepolisian ke depannya bisa lebih cair. Pimpinan KPK periode berikutnya diharapkan bisa mengedepankan pencegahan melalui perbaikan sistem dibandingkan dengan melakukan penindakan.

"Tentu (ini soal) bagaimana kita komunikasi, terutama pencegahannya. 'Jadi, ini bahaya, tolong dicegah'.
'Oh, ini sistemnya kurang bagus, tolong perbaiki'. (Cara komunikasi seperti) itu kan lebih baik daripada melakukan penindakan-penindakan," ucap Badrodin.

Pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Masa tugas pimpinan KPK akan berakhir pada Desember mendatang.

Panitia seleksi (pansel) ini terdiri dari sembilan perempuan, yakni Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter) sebagai ketua merangkap anggota, serta Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota dan Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) sebagai anggota.

Anggota lainnya adalah Betti Alisjabana (ahli teknologi informasi dan manajemen) sebagai anggota, Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi) sebagai anggota, Supra Wimbarti (ahli psikologi) sebagai anggota, Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi) sebagai anggota, Diani Sadiawati (ahli hukum) sebagai anggota, serta Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog) sebagai anggota.