Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Pinjamkan Frekuensi ke RRI dan TVRI selama 10 Tahun

Kompas.com - 21/05/2015, 03:39 WIB

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Pemerintah akan meminjamkan frekuensi kepada RRI dan TVRI selama 10 tahun untuk melancarkan tugas kedua lembaga penyiaran melaksanakan layanan siaran publik (public service obligation).

"Ya, Kominfo akan pinjamkan selama 10 tahun," kata Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara di Balikpapan, Rabu (20/5/2015).

Sebelumnya Menkominfo menandatangani kesepakatan dengan bersepakat dengan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk meluaskan jangkauan siaran di Kalimantan hingga mencapai perbatasan dengan Malaysia.

"Agar masyarakat yang tinggal di perbatasan juga mendapat informasi yang setara dengan rakyat yang tinggal di bagian lain di mana pun di Indonesia," kata Rudiantara.

Kesepakatan itu ditandatangani di Balikpapan dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lokasi proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Kesepakatan tersebut juga didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, tiga provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia. Selama ini masyarakat di perbatasan menerima siaran radio atau televisi dari Malaysia. Untuk mendengarkan atau melihat siaran televisi Indonesia harus menggunakan antena parabola.

Diharapkan RRI dan TVRI, seperti mottonya selama ini, benar-benar menjalin persatuan dan kesatuan. Dengan mendengarkan siaran RRI atau menonton TVRI diharapkan masyarakat yang tinggal di perbatasan selalu ingat bahwa mereka bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.

"Bahwa pembangunan kita saat ini justru juga difokuskan ke perbatasan. Cara pandangnya juga sekarang perbatasan itu beranda depan kita," papar Rudiantara.

Selain dengan RRI dan TVRI, Menkominfo juga bersepakat untuk membangun 120 menara telekomunikasi atau base transceiver system, juga untuk desa-desa di perbatasan di Kalimantan. Pembangunan menara-menara itu untuk menghadirkan layanan komunikasi seluler untuk masyarakat di perbatasan.

"Sementara ini kita sudah berhasil dengan proyek percontohan di Tiong Ohang," kata Menteri Kominfo. Tiong Ohang adalah ibukota Kecamatan Long Apari di kaki pegunungan Schwanner di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Mahakam Ulu. Selama Oktober-November 2014 lampau, pemerintah membangun menara telekomunikasi di Tiong Ohang dan layanan komunikasi sudah bisa jalan pada awal Desember.

"Harus pemerintah yang membangun sebab secara ekonomi tidak menguntungkan bagi operator," jelas Rudiantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com