Budiman Sudjatmiko: Kalau Minta Turunkan Jokowi, Ya Tunggu Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, mengingatkan agar kritik dan aspirasi yang dilakukan melalui unjuk rasa sebaiknya berisi hal-hal substansif mengenai kinerja pemerintahan. Ia meminta agar unjuk rasa tidak digunakan untuk menyuarakan penggulingan pemerintahan.

"Demo boleh-boleh saja, tetapi kalau minta turunkan Jokowi, ya tunggu pemilu," ujar Budiman saat ditemui di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).

Mantan aktivis Persatuan Rakyat Demokratik itu mengatakan, penyampaian kritik adalah suatu keharusan untuk menjaga pemerintah agar tetap berfokus pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat bahwa masyarakat sebaiknya memberikan waktu hingga pemerintahan selesai bekerja selama lima tahun.

Anggota Fraksi PDI-P di DPR itu menilai agenda Nawacita merupakan salah satu program terbaik yang dapat dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Ia berharap beberapa kebijakan pro-rakyat yang saat ini sedang berjalan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin ada kekacauan seperti di Mesir. Kritik untuk pemerintah itu tidak masalah, tetapi jangan dijatuhkan. Dia (Jokowi) bukan penjahat yang melanggar konstitusi," kata Budiman.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak membenarkan unjuk rasa yang sifatnya ingin menggulingkan pemerintah. "Gerakan demokrasi harus dilakukan dengan niat baik. Kita tidak perlu defensif, apalagi Jokowi adalah pemimpin yang dibangun dari rakyat," kata Hasto.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan akan melakukan unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini. Namun, mahasiswa urung berunjuk rasa hari ini karena tidak ingin disusupi dengan isu melengserkan Jokowi. BEM SI akan menggelar demonstrasi pada Kamis besok dengan tuntutan perbaikan kinerja pemerintah. (Baca: Batal Unjuk Rasa Besok, BEM Tak Mau Ada Isu Lengserkan Jokowi)