Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS Dorong Pemerintah RI untuk Desak ASEAN Panggil Myanmar Terkait Rohingya

Kompas.com - 18/05/2015, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dengan tegas menyatakan tidak akan mengusir pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan. Jazuli juga mengapresiasi rasa kemanusian warga Aceh, yang beberapa waktu lalu turut membantu menyelamatkan 790 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. 

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, kunci penyelesaian pengungsi Rohingya ada di negara asalnya, Myanmar. Pengungsi Rohingya yang tertindas di negerinya sendiri, menurut Jazuli, sudah menjadi perhatian dunia internasional.

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Indonesia harus mendorong ASEAN untuk mendesak Pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah internal negaranya. Myanmar juga diminta tidak melakukan tindakan diskriminitif terhadap etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia.

“ASEAN bisa melakukan sidang darurat dan memanggil Myanmar untuk membahas dan mencari solusi masalah ini,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (18/5/2015).

Tidak hanya itu, Jazuli pun mengusulkan dibentuknya Koalisi Kemanusiaan Internasional untuk Rohingya.

“Jika Pemerintah Myanmar tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah internalnya, maka sudah saatnya diperlukan intervensi dari negara-negara lain, utamanya negara-negara ASEAN. Saya usulkan semacam koalisi kemanusiaan internasional untuk Rohingya," kata Jazuli. 

Jazuli pun menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pengungsi Rohingya. Fraksi PKS, menurut dia, meminta agar rasa kemanusiaan dikedepankan dalam masalah ini. 

"Atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh konstitusi (UUD 1945) serta posisi strategis kita sudah seharusnya Indonesia mengambil peran, dan respon Pemerintah yang utama adalah memberikan bantuan dan pertolongan,” kata Jazuli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com