Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmat Gobel: Saya Cuma Anak Buah, Tak Tahu soal "Reshuffle"

Kompas.com - 08/05/2015, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak Presiden Joko Widodo. Ia mengaku tidak tahu apakah Presiden dalam waktu dekat berencana melakukan perombakan kabinet yang sudah enam bulan berjalan ini.

"Kita tidak ikut-ikutan, Itu kan haknya presiden. Kita enggak tahu, kita kan cuma anak buah," kata Rachmat Gobel kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Saat ditanya apakah ia khawatir dicopot dari jabatan menteri yang baru enam bulan diemban, Rachmat Gobel mengaku sama sekali tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ia memilih untuk fokus bekerja, ketimbang memikirkan masalah jabatan.

"Saya tidak pernah memikirkan itu (reshuffle). Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan saya punya tugas, membuka pasar meningkatkan ekspor dan memperkuat pasar domestik," ujarnya.

Menurut dia, masih banyak tugas Menteri Perdagangan yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Rachmat Gobel menyebut banyak potensi perdagangan Indonesia yang belum sempat dikembangkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden pada awal masa pemerintahannya sempat berjanji akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan. Kini setelah enam bulan kabinet terbentuk, belum ada informasi resmi soal kabinet.

Sejumlah survei seperti yang dilakukan oleh Poltracking dan KedaiKOPI pun sudah menunjukan keinginan masyarakat agar dilakukan perombakan kabinet.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. Dalam survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sedangkan KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com