Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Sikap Jokowi-JK Dipertanyakan

Kompas.com - 06/05/2015, 11:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Fraksi Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, mempertanyakan beda sikap antara Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menanggapi beberapa hal. Menurut dia, tidak kompaknya Presiden dan Wapres bisa mendatangkan masalah baru bagi pemerintahan.

"Perbedaan Presiden dan Wapres dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan dan perbedaan pandangan soal reshuffle kabinet menjadi bukti konsolidasi pemerintahan ini masih jauh dari harapan," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2015).

Saat Novel ditangkap Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, Presiden langsung menginstruksikan agar Novel tidak ditahan. (Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Lepaskan Novel)

Adapun JK mengatakan, Polri saat ini berada pada posisi serba salah dalam menangani perkara Novel. Menurut dia, jika polisi tidak mengusut perkara Novel, maka ada kekhawatiran institusi itu akan dituntut oleh keluarga korban.

Sementara, jika polisi mengusut, maka masyarakat akan beranggapan Polri melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. (Baca: Wapres Kalla Sebut Polisi dalam Posisi Serba Salah dalam Perkara Novel)

Adapun dalam hal reshuffle kabinet, Presiden Jokowi belum mau berbicara banyak kepada wartawan. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)

Namun, JK sudah mengisyaratkan akan ada reshuffle. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

"Banyak orang harus dan terpaksa, mengernyitkan dahi ketika Presiden Jokowi dan Wapres JK berbeda, baik soal reshuffle maupun dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Polri," ujar Bambang.

Kalau perbedaan seperti ini terjadi berulang-ulang, kata Bambang, Presiden dan Wapres justru menjadi sumber ketidakpastian. Karena itu, Anggota Komisi III DPR ini menekankan, sangat penting bagi Presiden dan Wapres merampungkan konsolidasi pemerintahan sekarang ini.

"Sudah barang tentu perbedaan sikap ini tak hanya menyedot perhatian publik, melainkan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spekulatif," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com