Mendagri Akan Sisir Ketersediaan Anggaran untuk Biaya Pengamanan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengenai 25 persen daerah belum menyiapkan dana untuk biaya pengamanan pilkada serentak. Tjahjo mengatakan bakal menyisir ketersediaan anggaran dan membuka peluang pada daerah-daerah yang tidak memiliki anggaran untuk dibantu melalui APBN.

"Itu kan persepsi Kapolri. Kita akan sisir daerahnya mana saja, bisa saja dibantu oleh Kemenkeu," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Tjahjo menuturkan, penyelenggaraan pilkada serentak sepenuhnya dibiayai oleh APBD. Pemerintah pusat bisa memberikan bantuan anggaran jika ada daerah yang benar-benar tidak mampu memenuhi semua beban anggaran penyelenggaraan pilkada serentak.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, realokasi anggaran 2015 bisa saja dilakukan selama tidak mengganggu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"Boleh, asal jangan potong anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Yang dipotong ya uang rapat, uang perjalanan dinas," ujarnya.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Kapolri: 25 Persen Daerah Belum Siapkan Anggaran Keamanan Pilkada