Politisi PKS: Jokowi Tinggalkan IMF dan Bank Dunia, tapi "Ngutang" ke Tiongkok

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi IX DPR Ecky Awal Mucharam mengatakan, niat Presiden Joko Widodo meninggalkan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dinilai hanya sebatas retorika. Sebab, pemerintah justru mengambil pinjaman dan Tiongkok sebesar Rp 647 Triliun.

“Percuma teriak-teriak singkirkan bohir (pemodal) yang lama jika kita malah merapat ke bohir yang baru,” kata Ecky dalam keterangannya, Senin (27/4/2015).

Ecky meminta pemerintah RI untuk berhati-hati melakukan kerjasama, apalagi bersifat pinjaman kepada Tiongkok. Sebab, sudah banyak contoh buruk kerjasama pemerintah dengan Tiongkok.

"Jangan sampai pengalaman buruk seperti proyek pembangunan pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) 10.000 MW tahap pertama terulang lagi. Faktor kapasitas dari proyek tersebut sangat rendah, hanya 35-50 persen, seperti yang dilaporkan pejabat Bappenas," kata Ecky.

Contoh lain, kata Ecky, adalah kasus pembelian bus transjakarta karatan dari Tiongkok yang kasusnya kini masih mengendap. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

“Pemerintah harus belajar dari pengalaman tersebut dengan memperbaiki syarat dan ketentuan kontrak, serta melakukan pengawasan yang ketat dalam eksekusinya,” tegas Ecky.

Ditambahkan Ecky, pada dasarnya dalam kerjasama Indonesia-Tiongkok memiliki kepentingan yang sama besarnya. Sehingga, semestinya bargaining position Indonesia tidak boleh lemah di hadapan Tiongkok. (Baca: Fadli Zon Acungi Jempol untuk Jokowi soal IMF, Bank Dunia, dan ADB)

“Ingat, itu utang yang harus dibayar oleh anak cucu kita. Sedangkan mereka tidak mau memberi utang tanpa dapat keuntungan melalui proyek-proyeknya. Celaka jika kita berutang tapi barang yang diberikan buruk kualitasnya, sedangkan barang itu diharapkan yang akan mendongkrak pendapatan kita. Apalagi kalau pengelolaannya tidak benar malah bisa jadi bancakan. Mau bayar pakai apa nanti?” kata Ecky.

Prioritas pemerintah

Menurut Ecky, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam kesepakatan kerjasama ini. Pertama, memastikan kualitas dan ketepatan waktu proyek tersebut. Kedua, memastikan penyerapan tenaga kerja dan tingkat kandungan dalam negeri semaksimal mungkin. Ketiga, memastikan transfer teknologi dan pengetahuan terjadi agar jangan sampai kita tergantung pada mereka terus ke depannya.

Seperti diketahui, peringatan KAA kemarin menjadi momentum bagi penguatan kerjasama bilateral antara pemerintah RI dengan Tiongkok. Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping di sela-sela KAA memastikan bahwa Tiongkok akan dapat “jatah” proyek infrastruktur, antara lain pembangunan 24 pelabuhan dan 15 bandar udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan rel kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Selain itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.