PDI-P: "Reshuffle" Kabinet Sulit Dihindari

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan bahwa reshuffle kabinet perlu dilakukan ketika tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rendah. Menurut Basarah, rendahnya kepuasan publik dipengaruhi salah satunya oleh kinerja Kabinet Kerja.

"Karena salah satu faktor tidak maksimalnya kinerja pemerintahan Jokowi adalah kinerja kabinet yang tidak maksimal, pilihan reshuffle kabinet memang sulit dihindari," kata Basarah saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Basarah menyatakan hal itu untuk menanggapi hasil survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, ada sejumlah faktor yang dianggapnya sebagai penghalang utama pemerintahan Jokowi-JK berjalan optimal. Pertama, kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan pasca-pemilu presiden. Basarah menilai, perseteruan politik setelah pilpres berlanjut di parlemen dengan terciptanya blok politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Perseteruan politik di parlemen berlangsung sekitar tiga bulan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK dan secara otomatis hubungan pemerintah dengan DPR mengalami stagnasi pada masa itu.

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu juga menganggap bahwa masa adaptasi Presiden dan Wakil Presiden bersama para menterinya terlalu lamban sehingga belum menemukan kondisi yang sesuai dalam satu rampak barisan pemerintahan yang solid. Kondisi pemerintahan Jokowi-JK semakin terganggu ketika ada beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditengarai menjalankan agenda tersembunyi di pemerintahan. Paradigma pemerintahan yang dibangun Presiden Jokowi juga belum sepenuhnya diterima partai-partai pengusung dan pendukungnya.

Menurut Basarah, sempat ada kesalahan cara berkomunikasi yang dijalankan Jokowi dengan partai pengusung dan pendukungnya sehingga mengganggu jalannya program-program prioritas pemerintah. "Pernah terjadi kesalahpahaman politik antara Presiden dengan partai pengusung dan pendukungnya sehingga sinergi menjadi tidak maksimal," ujar Basarah.