Badrodin Jadi Kapolri, Polri-KPK Diminta Perbaiki Hubungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri diharapkan memperbaiki hubungan setelah posisi Kepala Polri yang sempat kosong kini diisi oleh Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, koordinasi yang baik harus diinisiasi oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, bukan hanya keinginan salah satu pihak saja.

"Keduanya harus sama-sama mawas diri. Indonesia ini paling lemahnya masalah koordinasi. Ini harus diperbaiki baik oleh Badrodin maupun komisioner KPK," ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (17/4/2015).

Menurut Bambang, KPK dan Polri tidak dapat membantah bahwa belakangan ini terjadi gesekan antara kedua instansi tersebut. Terlebih lagi pascapenetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK hingga pelimpahan penanganan kasus itu ke Bareskrim Polri.

"Jangan mengatakan tidak ada (konflik). Polri dan KPK harus legawa. Kalau menyatakan sudah baik, itu namanya menutup diri," kata Bambang.

Bambang mengatakan, baik KPK mau pun Polri harus mengevaluasi kekurangan masing-masing. Dengan demikian, akan terlihat penyebab lemahnya koordinasi kedua lembaga tersebut. (baca: Badrodin Diragukan Bisa Bawa Perubahan di Internal Polri)

"Ini diteliti, dievaluasi. Kemudian diperbaiki penyakitnya apa di dalam kordinasi ini yang masih lemah karena beberapa kali terjadi konflik atau benturan-benturan," ujar dia.

Pascapenetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Polri langsung menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka. Kepolisian juga sempat membidik para penyidik KPK terkait kepemilikan senjata api.

Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi tidak sah dan KPK dianggap tidak berwenang mengusut kasus itu. Kasus Budi lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan melimpahkan ke Kepolisian. (baca: Badrodin Haiti Benarkan Budi Gunawan Diusulkan Jadi Salah Satu Kandidat Wakapolri)