Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bukan Ring Tinju, MKD Harus Tindak Lanjuti Pemukulan di DPR

Kompas.com - 16/04/2015, 20:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus menindaklanjuti kasus pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi oleh anggota Komisi VII DPR, Mustofa Assegaf. Peristiwa itu terjadi pekan lalu saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Apa pun alasannya, aksi pemukulan oleh anggota Dewan tak dapat dibenarkan. (Baca: Meski Tak Ada Laporan, Mahkamah Kehormatan Tetap Usut Pemukulan Anggota DPR)

"DPR itu kan bukan ring tinju, bukan ring adu gulat, tetapi adu argumen, dan untuk beragumen, harus memahami substansinya," kata Siti, Kamis (16/4/2015).

Ia menyesalkan belum adanya tindakan yang diambil oleh MKD. Sebelumnya, Ketua MKD Surahman Hidayat sudah mengagendakan jadwal sidang untuk membahas pemukulan tersebut pada Selasa (14/4/2015) lalu. Namun, sidang ditunda dan hingga hari ini belum juga dilakukan. (Baca: Ditanya soal Pemukulan Wakil Ketua Komisi VII, Ini Jawaban Mustofa)

"Kita mendorong agar Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penjaga etika bekerja secara serius dan tegas untuk mengatasi ini agar ke depan tidak terulang lagi hal seperti ini, yang dapat memperburuk citra atau kesan etik terhadap parlemen," katanya.

Siti meminta MKD menyelidiki kasus ini secara serius dan tak ragu memberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan tak terulang oleh anggota lainnya. (Baca: Mustofa Pukul Pimpinan Komisi VII karena Merasa Dihina)

"Dengan pelanggaran seperti ini, sanksi apa yang harus diberikan, termasuk untuk memberikan efek jera, di mana berpolitik menggunakan etika, bukan menggunakan fisik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com