Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Budi Gunawan Orang Baik dan Layak Jadi Wakapolri

Kompas.com - 07/04/2015, 18:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan layak menjadi wakil kepala Kepolisian RI. Buktinya, kata Kalla, Budi pernah diusulkan sebagai calon kepala Kepolisian RI sebelum Presiden Joko Widodo menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti.

"Budi Gunawan orangnya kan baik. Buktinya, dia pernah diusulkan jadi kepala Polri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Mengenai kasus dugaan korupsi yang pernah menjerat Budi, Kalla menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan. Penetapan tersangka terhadap Budi, menurut dia, sudah dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan.

"Ya dipermasalahkan kemudian kan tidak terbukti. Masa orang dipersalahkan, kemudian tidak terbukti, dianggap salah terus?" ucap dia.

Wapres juga menyampaikan bahwa penunjukan wakil kepala Polri berasal dari usulan kepala Polri melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Dengan demikian, penunjukan wakil kepala Polri baru bisa dilakukan setelah pejabat baru kepala Polri nanti dilantik.

"Yang melantik (wakil kepala Polri), kepala Polri sendiri. Jadi prosesnya nanti baru setelah kepala Polri dilantik. Jadi, kita belum bisa bicarakan sekarang, tergantung kepala Polrinya nanti," tutur dia.

Dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pecalonan Badrodin Haiti sebagai kepala Polri, Senin kemarin, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar Budi Gunawan ditunjuk sebagai wakil kepala Polri. (Baca: Fraksi Nasdem Dukung Budi Gunawan Jadi Wakapolri).

Mereka beralasan bahwa Budi sudah dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan calon kepala Polri. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim juga memutuskan bahwa status tersangka untuk Budi tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa Budi harus diberi tempat yang layak di Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com