Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Sejarah Gedung Parlemen yang Jarang Terungkap

Kompas.com - 02/04/2015, 13:18 WIB
advertorial

Penulis


Pada 73 tahun silam, sebuah madrasah sederhana didirikan di daerah Petunduhan, Jakarta Pusat. Madrasah Islamiyah, nama madrasah tersebut, berdiri di atas lahan seluas 500 meter. Madrasah yang didirikan KH Abdul Manaf ini merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah yang kini berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang mengasuh lebih dari 8 ribu santri.

Siapa sangka, setelah hijrah dari Petunduhan ke Pesanggarahan, sepetak tanah itu kemudian bertransformasi menjadi sebuah gedung megah pada 1959. Gedung tersebut kita kenal sebagai Gedung Kura-kura alias Gedung Parlemen RI. Ya, ternyata Gedung Parlemen di Senayan berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam.

Tidak banyak orang yang mengatahui sejarah ini, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Mendengar cerita yang disampaikan Wakil Pimpinan Ponpes Darunnajah K.H. Mustofa Hadi pada Selasa (1/4/2015) itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus kekagumannya.

"Semoga semangat madrasah itu tetap terjaga di gedung ini," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi kisah tersebut saat menjamu Pimpinan Ponpes Darunnajah di ruang kerja pribadinya.

Terlebih, lanjut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kini isu radikalisme santer terdengar. Berbagai lembaga Islam dituduh menyebar kebencian dan mendukung gerakan ISIS. Hal ini kemudian diperparah dengan diblokirnya 19 media Islam oleh Kemenkominfo baru-baru ini.

Padahal, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, kita tidak dapat memungkiri peran umat Islam, khususnya dari kalangan pondok pesantren, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Pesantren seseungguhnya dihadirkan untuk membela bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, dan melawan penjajahan," ungkap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang memang berasal dari lingkungan pondok pesantren.

Apalagi, dalam audiensi tersebut dijelaskan, Ponpes Darunnajah telah mengembangkan program Santri Bela Negara sejak 2008 silam. Program ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sejalan dengan program Sosialisasi Empat Pilar RI yang diusung MPR.

"Dua program ini bisa kita kolaborasikan. Sehingga tuduhan pesantren itu radikal dan mendukung ISIS bisa terkoreksi dengan baik," jelas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Wahid yang dibenarkan para Pimpinan Ponpes Darunnajah.

Saat ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Indonesia membutuhkan lembaga pendidikan Islam yang besar dan berkualitas yang nantinya bisa mengikis isu-isu radikalisme seperti itu. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Turki bisa menjadi model percontohan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

"Mereka itu pendidikan agamanya kuat, namun kajian ilmunya juga bagus. Mereka bisa berbaur dalam masyarakat dunia tapi keislamannya tetap terjaga," tutup Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid siang itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com