Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Siap Lindungi WNI di Yaman

Kompas.com - 27/03/2015, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah siap melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman, menyusul serangan militer Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya ke negara tersebut. Sejauh ini, Kalla mengaku belum memperoleh informasi terakhir mengenai kondisi WNI di sana.

"Ya tentu semua WNI yang mengalami kesulitan harus dilindungi, tergantung keadaan. Saya belum mendapat laporan bagaimana keadaan di sana," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Kalla menduga, WNI yang berada di Yaman lebih banyak berasal dari kalangan mahasiswa yang tengah menuntut ilmu. Serangan militer Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya terus berlangsung di Yaman. Pada hari kedua, serangan berfokus di Sanaa dan pangkalan udara dekat Kota Aden.

Stasiun televisi Al-Arabiya melaporkan, militer Saudi menggunakan sedikitnya 100 pesawat tempur. Operasi itu juga disokong Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Yordania, Maroko, dan Sudan. Adapun Mesir, Yordania, Sudan, dan Pakistan bersiap melancarkan serangan darat.

Dari sisi logistik dan intelijen, Amerika Serikat telah mengerahkan bantuan. Laporan media menyebutkan sedikitnya 13 warga sipil tewas di Sanaa akibat serangan udara. Kemudian 18 orang lainnya tewas manakala terjadi bentrokan antara pasukan pemberontak dan militer loyalis pemerintah Yaman.

Arab Saudi menuding Iran menyokong kelompok Huthi di Yaman. Namun, tudingan itu dibantah pemerintah Iran dan kelompok tersebut.

Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan serangan udara yang mengenai sasaran-sasaran milik Houthi sebagai sebuah invasi dan langkah berbahaya yang hanya akan membuat krisis di Yaman memburuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com