Anggap Keputusan Menkumham Bencana Demokrasi, Prabowo Hanya Akui Aburizal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Prabowo enggan mengakui kepengurusan Agung.

"Bagi saya dan bagi Gerindra yang saya pimpin, kami hanya mengakui Bapak Aburizal Bakrie. Kongres Denpasar yang kami akui karena kami saksi, kami hadir di situ, kami lihat semua pesertanya," kata Prabowo dalam wawancara dengan TV One, Jumat (13/3/2015).

Prabowo meminta Menkumham memeriksa daftar hadir, baik di Munas Jakarta maupun Munas Ancol, untuk mengetahui kebenarannya. Menurut Prabowo, Munas Bali yang memutuskan Aburizal sebagai ketua umum, jelas dihadiri oleh seluruh DPD I dan II yang sah. (Baca: Kubu Agung Ancam Pecat Anggota F-Golkar yang Dukung Angket untuk Menkumham)

"Saya kan bekas orang Golkar, saya kenal semua orang, jadi saya haqul yakin yang saya kira yakin bahwa yang sah itu adalah Bapak Aburizal Bakrie hasil Munas Denpasar," ucapnya.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Menkumham untuk segera mengoreksi putusannya yang mengakui kubu Agung. Menurut dia, keputusan tersebut sudah merusak demokrasi yang ada di Indonesia. (Baca: Yusril Minta Presiden Evaluasi Kerja Menkumham karena Khianati Reformasi)

"Ini bencana bagi demokrasi Indonesia, musibah besar kalau ada kongres akal-akalan, ada munas akal-akalan, dianggap sah itu sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya rakyat, sistem politik tidak dipercaya," ujar Prabowo.

Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memutuskan mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar. (Baca: Aburizal: Keputusan Menkumham Cederai Keadilan dan Demokrasi)

Menkumham meminta Agung segera menyusun kepengurusan Partai Golkar dan menyerahkannya ke Kemenkumham untuk disahkan. Agung wajib memberi ruang kepada semua kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria. (Baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)