Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjatur Mundur sebagai Ketua Fraksi PAN, Ini Komentar Zulkifli

Kompas.com - 11/03/2015, 17:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak banyak berkomentar soal pengunduran diri Tjatur Sapto Edy sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR. Zulkifli hanya mengatakan bahwa PAN tetap butuh Tjatur.

"Surat pengunduran diri sudah diterima, tetapi tenaganya masih tetap kita butuhkan," ujar Zulkifli saat ditemui seusai menghadiri peluncuran buku kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).

Tjatur sebelumnya menyatakan resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR. Langkah itu diambil setelah Hatta Rajasa yang didukungnya kalah melawan Zulkifli dalam persaingan merebut kursi ketua umum periode 2015-2020.

"Saya mengundurkan diri sebagai ketua fraksi. Kemarin saya sudah sampaikan surat resmi pengunduran diri, sudah di tangan Ketum baru," kata Tjatur dalam jumpa pers di ruang fraksi PAN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Tjatur membantah bahwa keputusannya itu disebabkan karena Hatta gagal mempertahankan posisinya sebagai ketua umum. Dia beralasan sudah saatnya untuk mundur dari jabatan. (baca: Hatta Kalah, Tjatur Resmi Mundur sebagai Ketua Fraksi PAN)

"Saya jadi ketua fraksi terlalu lama, sudah lima tahun, Pak Hatta saja satu setengah tahun, Pak Zul, Abdilah Toha, rata-rata cuma dua tahun," ucap Tjatur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Pasca-serangan ke Rafah, 8 WNI Tertahan di Gaza

Nasional
Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Menpan-RB Dukung Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi WNI di KJRI San Francisco

Nasional
Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Polri: Pemeriksaan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Jawa Tengah Dinilai Tak Punya Tokoh Se-terkenal Ganjar dan Gibran di Pilkada 2024

Nasional
Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Apresiasi Program Pelatihan Perempuan di CWU, Beijing, Puan: Bagus untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan

Nasional
Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Dalih SYL soal Hubungannya dengan Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Pastikan Takaran LPG Sesuai, Pertamina Lakukan Sidak di Beberapa Tempat

Nasional
Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Putusan Adam Deni di Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Ditunda Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Revisi UU Polri: Ruang Lingkup Kerja Polri Makin Luas

Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

Nasional
Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Hari Ini, Karen Agustiawan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Pengadaan LNG di Pertamina

Nasional
Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Cegah Politik Dinasti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com