Kisruh APBD, Jokowi Sebut Rehabilitasi Sekolah Lebih Penting daripada Beli UPS

Jokowi menyebut lebih prioritas memperbaiki sekolah rusak ketimbang pengadaan perangkat alat suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS).

"Masalah anggaran itu ada prioritas. Mana yang prioritas, apakah (perbaiki) sekolah rusak, atau UPS-nya, penting mana?" kata Jokowi, di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Jokowi menegaskan, di Jakarta masih banyak sekolah yang rusak dan perlu direhabilitasi. Dengan demikian, sangat wajar ketika Basuki mempermasalahkan adanya mata anggaran untuk pengadaan UPS yang mencapai Rp 6 miliar.

"Apakah (UPS) itu usulan sekolah atau bukan? Nanti akan kelihatan, tanyakan ke dinas juga, mereka mengusulkan enggak?" kata Jokowi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan adanya anggaran "siluman" yang ditemukan dalam APBD 2014 serta usulan anggaran "siluman" di APBD 2015.

Menurut Basuki, anggaran untuk pembelian UPS sangat fantastis. Sementara Basuki menilai UPS tersebut bukanlah kebutuhan mendesak.

Mantan politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan jika ternyata kepala sekolah ikut terlibat dalam susupan anggaran di Disdik DKI, maka pihak sekolah juga bisa diberikan sanksi.

Pada anggaran tahun 2014 lalu, pembelian UPS juga dimasukkan dalam APBD DKI dengan nilai Rp 5,8 miliar. Hal ini diketahuinya usai menerapkan sistem e-budgeting pada akhir tahun lalu.

Namun kemudian, sistem e-budgeting ini dipermasalahkan karena dinilai berbenturan dengan aturan yang ada.

"Makanya saya curiga tahun 2015, akan terulang lagi (pembelian UPS). Cuma sekarang 2015 mereka enggak bisa masuk (anggaran siluman) lagi karena sistem (e-budgeting) sudah kepasang. Yang dimarahin DPRD kan soal e-budgeting kan, yang katanya melanggar aturan karena enggak bisa masukin lagi model-model (anggaran) UPS ini. Itu yang masalah," kata Basuki.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan lebih banyak untuk menutupi kebutuhan anggota dewan dalam pokok pikiran (pokir).

Kini, Basuki telah memotong pokir di APBD 2015. "Makanya DKI menghabiskan 28 persen APBD untuk pendidikan, sesungguhnya bukan untuk pendidikan tahu enggak? Itu lebih banyak titipan-titipan, namanya pokok pikiran DPRD," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.