Pengamat: Saatnya Jokowi Buktikan Petugas Partai atau Pemimpin Negeri Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas dan segera membuktikan keraguan banyak orang terhadap dirinya yang dianggap sebagai petugas partai. Karena itu Jokowi tidak perlu takut dan khawatir dalam memutuskan status Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Keberanian dan kecerdikan presiden bermanuver ditunggu. Apakah ia masih menjadi petugas partai atau pemimpin negeri ini," kata analis politik dari Poltracking Institute Agung Baskoro saat dihubungi, Selasa (17/2/2015).

Agung menilai, secara politik, posisi Jokowi saat ini justru terbilang cukup aman. Pasalnya, meski bersitegang dengan Koalisi Indonesia Hebat, tetapi Jokowi bisa menjalin komunikasi baik dengan Koalisi Merah Putih melalui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua tokoh KMP itu menyatakan akan siap mendukung apa pun keputusan presiden.

Dengan realita itu, Agung berpendapat kecil kemungkinan Jokowi akan dipersulit oleh parlemen. "Presiden Jokowi sudah memegang opini publik," ucap dia.

Agung menyarankan Jokowi untuk tidak gentar melawan kekuatan partai koalisi dan lebih berpihak kepada kehendak rakyat. Dia menuturkan, solusi terbaik yang bisa diambil Jokowi adalah dengan mengajukan nama baru calon Kapolri yang bisa diterima masyarakat dan Koalisi Indonesia Hebat. "Win-win solution," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum juga menentukan sikap hingga Selasa (17/2/2015) malam ini. Sebelumnya, presiden berjanji akan membuat keputusan setelah hasil gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan keluar. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Namun, setelah hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan itu dan menyatakan penetapan tersangka mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak sah, belum ada satu pun kata yang terlontar dari Jokowi.

Orang-orang lingkar utama presiden seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan seolah "puasa" bicara dengan media.

Aksi nyata sang presiden kini masih ditunggu. Pasalnya, di saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK menjadi tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. (Baca: Abraham Samad Resmi Jadi Tersangka)