Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Hanya Hadirkan Satu Saksi di Sidang Praperadilan, Mengapa?

Kompas.com - 12/02/2015, 14:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menghadirkan satu orang untuk bersaksi dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).

Padahal, rencana awal, KPK akan menghadirkan tiga pegawai KPK sebagai saksi fakta dalam sidang hari ini. Mengapa hanya satu saksi yang dihadirkan?

"Ini kan karena hanya pembuktian dengan waktu yang sedikit. Kalau saksi lain keterangannya sama saja untuk apa? Lebih baik satu saksi saja," jawab kuasa hukum KPK, Catharina Muliana Girsang, seusai sidang.

Jika nantinya bisa mendapatkan saksi fakta dengan keterangan yang berbeda, maka Catharina mengaku akan menghadirkannya dalam sidang lanjutan pada Jumat (13/2/2015) besok. Jika tidak, maka KPK hanya akan mengajukan ahli dan bukti-bukti.

"Ada pakar hukum pidana dan tata negara (yang akan dihadirkan besok)," ucap Catharina.

Namun, saat ditanya apakah saksi-saksi yang akan dihadirkan mendapatkan intimidasi, Catharina enggan menjawabnya.

"Kalau itu tanya pimpinan saja, saya di sini hanya menjawab yang berhubungan dengan persidangan," uajr dia.

KPK hari ini menghadirkan penyelidik aktif yang menangani kasus Budi Gunawan, Iguh Sipurba. Iguh memberikan keterangan seputar proses penyelidikan yang dia lakukan. (Baca: Penyelidik Tegaskan KPK Punya Bukti Kuat untuk Jerat Budi Gunawan)

Adapun pihak Budi Gunawan menghadirkan empat saksi fakta saat diberi kesempatan pada hari sebelumnya.

Wakil Ketua Tim Independen Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya teror terhadap KPK. Bahkan, kata Jimly, dua penyelidik aktif KPK batal bersaksi dalam sidang praperadilan karena mendapatkan ancaman. (Baca: Diteror, Penyelidik KPK Batal Bersaksi di Sidang Praperadilan)

"Ada perasaan dari staf KPK, tidak nyaman dengan situasi sekarang ini, termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi," kata dia di Gedung KPK, Rabu siang. (Baca: Jokowi Instruksikan Tangkap Peneror KPK-Polri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com