Politisi PDI-P Minta Jokowi Pecat "Brutus" Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai perlu ada evaluasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap Kabinet Kerja. Ia menegaskan, menteri atau pembantu Presiden yang tak dapat membantu menjalankan program Nawacita harus segera dipecat.

"Kalau enggak bisa membantu mewujudkan Nawacita dalam lima tahun ini, ya enggak perlu dipertahankan," kata Masinton, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku tak bermaksud mengintervensi hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih atau mempertahankan para pembantunya. Hanya saja, sebagai kader PDI-P, ia merasa perlu untuk memberikan masukan agar program pemerintah berjalan lancar dan membawa manfaat pada masyarakat.

Masinton berkali-kali mengatakan bahwa Jokowi banyak dipengaruhi oleh "brutus-brutus" di Istana yang membuat Presiden menjadi jauh dengan rakyat dan para relawannya.

"Brutus" yang dimaksud Masinton adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Baca: Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat)

"Brutus-brutus ini seakan-akan loyal, padahal mereka yang akan membunuh Nawacita, menikam Presiden Jokowi lebih dulu," ujarnya.

Rini dan Andi sebelumnya sudah membantah ingin memisahkan Presiden dengan parpol pendukungnya. (Baca: Luhut, Andi, dan Rini Bantah Ingin Jauhkan Jokowi dari Partai Pendukung)

"Cari tahu saja sendiri, saya enggak ada urusan," kata Rini.

Adapun Andi mengatakan, elite-elite partai pendukung dapat memiliki akses khusus tanpa melalui birokrasi saat ingin menemui atau berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. (Baca: Andi Bantah Disebut "Brutus" yang Jauhkan Jokowi dari Parpol Pendukungnya)

"Silakan ditanya ke PDI-P yang dimaksud siapa, tapi setahu saya partai-partai itu memiliki akses ke Presiden tidak hanya lewat Mensesneg yang mengatur jadwal, tapi bisa juga akses-akses langsung yang diberikan oleh Presiden," ujar Andi.