Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ini Saran yang Disampaikan Para Petinggi KIH soal Budi Gunawan

Kompas.com - 04/02/2015, 11:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, para petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat memberikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Jakarta, Rabu (4/2/2015). Salah satu topik yang dibahas adalah kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu cuma pertemuan rutin antara parpol pengusung Presiden. Kami bicarakan soal APBN-P, Freeport, dan hal-hal aktual seperti masalah KPK-Polri," ujar Rio saat ditemui di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, Rio mengatakan, para petinggi parpol menyarankan agar Presiden menunda pengambilan keputusan mengenai dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Menurut Rio, Jokowi disarankan untuk menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap KPK. KIH, kata Rio, telah sepakat untuk menunggu langkah hukum yang dilakukan oleh Budi Gunawan.

Menurut Rio, apabila praperadilan Budi ditolak oleh hakim, maka ada alasan kuat bagi Presiden untuk tidak melantik Budi sebagai Kapolri. Namun, apabila disetujui, maka ada peluang bagi Presiden untuk tetap melantik Budi.

Menurut Rio, dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan mengenai usulan nama-nama lain yang kemungkinan akan diajukan untuk menggantikan Budi Gunawan.

"Intinya kita tidak membahas soal nama baru, tetapi supaya KPK dan Polri tidak boleh saling melemahkan," kata Rio.

Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan, setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar Senin (2/2/2015). Budi mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Rencananya, putusan akan dibacakan pada Kamis (13/2/2015).

Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal pergantian Kapolri pekan depan. Menurut Jokowi, saat ini masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan final. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com