Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Pertaruhkan Kepercayaan Rakyat kalau Lantik Budi Gunawan"

Kompas.com - 31/01/2015, 15:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menilai, Presiden Joko Widodo saat ini dalam posisi yang dilematis antara mengikuti kemauan rakyat atau elite partai dalam hal status hukum yang menimpa calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Apa pun pilihannya, risiko tetap menanti. Namun, dari berbagai risiko itu, Gun Gun melihat Jokowi seharusnya berpihak kepada rakyat.

"Posisi Pak Jokowi sangat dilematis, tapi saya inginkan agar Pak Jokowi perhatikan tingkat kepercayaan publik. Bukan saya lihat dalam kasus Budi Gunawan tidak menghormati hukum, tapi turun drastis legitimasi Jokowi kalau ambil risiko melantik Budi," ucap Gun Gun dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Gun Gun menuturkan, Presiden Jokowi harus mengambil risiko dan tidak membiarkan konflik KPK dan Polri terus berlarut. Salah satu kuncinya adalah dengan menyatakan sikap terkait rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, apabila Budi dilantik lalu diberhentikan, resistensi dari publik terhadap Jokowi akan tetap besar.

"Meski lantik satu hari pun, akan dihadapkan resistensi masyarakat. Pun kalau dia tidak melantik, ada risiko di zona nyaman elite pendukung dan DPR. Pilihannya apa dia menjawab ekspektasi publik atau dia pilih zona aman elite," papar Gun Gun.

Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan solusi atas konflik KPK-Polri. Namun, beberapa hari belakangan ini, dia telah bertemu dengan berbagai pihak untuk meminta masukan cara mengatasi konflik antara KPK-Polri. Presiden sudah bertemu dengan tim independen yang terdiri dari para pimpinan KPK, Polri dan ahli hukum sebanyak dua kali. Tim mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. [Baca juga: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!]

Presiden juga sempat bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan Wantimpres bersifat rahasia sehingga semua anggotanya menutup rapat saran yang diberikan kepada presiden. Namun, ketua tim independen Syafi'i Maarif membeberkan pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi yang tidak satu suara. Dia menyebutkan ada tiga anggota Wantimpres yang meminta presiden segera melantik Budi Gunawan. [Baca juga: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik]

Selain bertemu Wantimpres dan tim independen, presiden juga menemui mantan rivalnya saat pilpres lalu, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menyatakan mendukung pemerintah dan meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. [Baca juga: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi Gunawan]

Presiden Jokowi juga mendapat kedatangan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Habibie mengingatkan Jokowi bahwa dia dipilih oleh rakyat sehingga setiap pemimpin harus selalu membela kepentingan rakyat apa pun risikonya. [Baca juga: Habibie Ingatkan Jokowi Presiden Dipilih untuk Memihak 100 Persen Kepentingan Rakyat]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com