Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-15 Jokowi-JK: Peluncuran "Kartu Sakti" Jokowi

Kompas.com - 28/01/2015, 15:05 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com —
Pada hari ke-15 menjabat, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). Ketiga program tersebut merupakan program unggulan yang dijanjikan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masa kampanye. (Baca: Luncurkan Tiga Program, Jokowi Dikerumuni Warga)

Jokowi mengatakan, peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar merupakan upaya dalam menjaga daya beli masyarakat jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

Jokowi juga menegaskan, peluncuran tiga program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.

"Ya, menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi di sela-sela peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Mengenai kapan harga BBM akan dinaikkan, Jokowi mengaku belum bisa menyampaikannya. Ia hanya menegaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

"Ini kan urusannya membagikan untuk kesejahteraan," sambung Jokowi.

RODERICK ADRIAN MOZES Wujudh Kartu Indonesia Sehat yang merupakan bagian dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014). PSKS merupakan program yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK untuk disalurkan kepada rakyat miskin. Melalui program tersebut rakyat miskin mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan SIM Card telepon seluler untuk Mandiri e-Cash. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Setelah diluncurkan, KIS, KIP, dan KKS bisa langsung digunakan. Kartu ini, menurut Jokowi, akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, tiga kartu ini sudah dibagikan di 19 provinsi hingga Desember nanti untuk kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat, Kartu Indonesia Sejahtera seperti ini, Kartu Indonesia Pintar seperti ini, Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini," kata Jokowi.

Simpanan Keluarga Sejahtera akan dibagikan kepada lebih kurang 1 juta keluarga. Adapun Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah dan Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia untuk tahap pertama.

Bukan program baru

Merespons program ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bukan sebuah barang baru. Menurut dia, program semacam itu sudah lama digagas pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Operasional Siswa (BOS).

"Itu kan jasa pemerintahan yang lalu, enggak usah seolah-olah itu baru. Cuma penamaan baru, Pak Jokowi pintar ngasih judul," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Di sisi lain, Fahri khawatir jika perubahan nama itu akan berbenturan dengan aturan undang-undang. Jika memang tak ada perubahan mendasar, dia menyarankan agar Jokowi tetap menggunakan nama program yang sama.

"Kalau mau mengubah nama, apakah cukup dengan peraturan pemerintah? Setiap program harus ada nomenklaturnya di APBN, kalau enggak, bahaya, out of budget," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com