Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pukul 11.30 WIB, Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Indonesia Sehat

Kompas.com - 03/11/2014, 06:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada hari ini, Senin (3/11/2014). KIS merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi yang dijanjikan Jokowi dalam kampanyenya. Menurut jadwal agenda Presiden, peluncuran KIS akan dilakukan pukul 11.30 WIB di Kantor Pos Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pada Jumat (31/10/2014) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani telah menggelar rapat koordinasi bersama tujuh kementerian terkait peluncuran KIS.

Puan menjelaskan, Presiden Jokowi ingin agar KIS segera diluncurkan untuk mempercepat pemberian jaminan kesehatan pada masyarakat. Ia mengklaim bahwa KIS adalah penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika JKN hanya dapat digunakan untuk pengobatan, maka KIS memiliki kelebihan karena dapat digunakan untuk pencegahan dan pengobatan.

"Kami ingin ada suatu kelebihan, kami ingin memberikan yang lebih baik," ujar Puan.

Pada peluncuran hari ini, KIS akan diberikan secara simbolis kepada ratusan masyarakat penerima. Selanjutnya, program KIS akan difokuskan di 19 provinsi atau kabupaten/kota yang disentuh secara bertahap seperti DKI Jakarta, Mamuju Utara, Jembrana, Pematang Siantar, Kota Kupang, Kota Semarang, dan Kota Balikpapan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS di tahun 2014 sekitar 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Sumber dana program KIS adalah dana Bantuan Sosial yang ada di Kementerian Sosial. Penerima KIS akan terus ditingkatkan secara bertahap. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan penerima KIS mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori PMKS.

"Perbedaan KIS dengan JKN adalah adanya 400.000 PMKS yang mendapatkan (KIS), termasuk bayi yang baru lahir akan langsung menerima," ujar Nila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com