Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momentum Nahdlatul Ulama

Kompas.com - 28/01/2015, 13:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama dalam mengawal perubahan bangsa Indonesia tidak bisa ditampik. Selain besar, NU juga sudah berusia matang karena berdiri sejak 31 Januari 1926. Tidak heran jika NU memiliki basis massa lebih dari 30 juta. Anggota, pendukung, ataupun yang sepaham dengan ajaran NU paling banyak ada di Pulau Jawa, sementara lainnya tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Sesuai dengan karakteristiknya, warga Nahdliyin berasal dari masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Baru pada dekade ini terjadi perubahan besar bahwa banyak warga Nahdliyin yang masuk ke dunia industri di perkotaan bahkan sampai ke kancah internasional. Keterbukaan informasi juga membuat terpaan ilmu pengetahuan semakin mudah didapat. Sehingga, sudah selayaknya para warga NU keluar dari desa untuk menghadapi persaingan global tanpa perlu menciptakan rembesan tentang ajaran-ajaran keislamannya, prinsip pluralisme, dan karakteristiknya yang toleran.

Pemerhati kebangsaan, Yudi Latif mengatakan, sudah waktunya kini bagi NU untuk berperan lebih besar dalam perjalanan bangsa ke depan. Sesuai dengan filosofinya, NU memiliki tugas mengawal perubahan sehingga bangsa Indonesia tidak jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ia menyebut peluang NU untuk tampil dan beraksi nyata kini terbuka lebar. Terlebih, beberapa putra-putri terbaik NU masuk dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Sebut saja Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Ini kesempatan NU, mumpung ada di pemerintahan. Betul-betul laksanakan politik pembangunan di pedesaan, pertanian, itu penting," kata Yudi, dalam sebuah diskusi yang digelar Harian Kompas, Selasa (27/1/2015).

Hasil penelitian yang dikutip dari Pengurus Pusat Muslimat NU diketahui bahwa massa terbesar NU berasal di daerah-daerah yang tinggi angka kemiskinannya. Jika ditelisik lebih dalam, massa NU paling besar ada di Jawa Timur dan mayoritasnya adalah warga miskin atau rentan miskin. "NU ini sebagai jembatan untuk mengentaskan kemiskikan mereka," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Marsudi Suhud.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menuturkan, potensi NU yang besar dalam mengawal dan berperan dalam perubahan harus dijadikan modal utama. Ia yakin, dengan manajemen yang baik, NU dapat menegaskan kekuatannya sebagao ormas besar yang juga berperan nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau ada ketimpangan di desa dan di kota, itu semua bisa dituntaskan kalau NU bergerak efektif. Masak dari puluhan juta orang NU enggak ada yang bisa kayak Bob Sadino?" ungkap Kristiadi.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU, Hasyim Muzadi, sependapat bahwa NU harus menegaskan perannya dalam pembangunan nasional. Menurut Hasyim, NU kini tidak kekurangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Ia menegaskan, sejak awal berdiri sampai menjelang harlah ke-89 tahun, NU bertekad memangkas jurang ketertinggalan masyarakat pedesaan yang umumnya berprofesi sebagai petani. Hasyim yakin, peran NU dalam pembangunan nasional akan semakin terasa dalam beberapa waktu ke depan.

"NU tidak kekurangan SDM, surplus. Tapi pengelolaan dan pelatihannya sekarang harus dicari tempat yang pas. Kalau mau, kita pasti bisa, orangnya ada, mulai dari yang punya uang maupun aktivis," pungkas Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com