Relawan Jokowi Dukung Pergantian Tedjo Edhy jika Tak Pahami Nawacita

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Duta Joko Widodo, salah satu kelompok relawan dalam pemenangan Jokowi selama Pilpres 2014, menyayangkan berbagai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dalam menyikapi perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Beberapa hari lalu, Tedjo Edhy memang menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan yang menyebut "dukungan orang-orang enggak jelas ke KPK". (Baca: Soal Pernyataan "Dukungan Rakyat Tak Jelas", Ini Penjelasan Menteri Tedjo)

"Sangat disayangkan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy sebagai pembantu Presiden yang justru tidak memahami semangat Nawacita," kata Koordinator Nasional Jaringan Duta Jokowi, Joanes Joko, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/1/2015).

Duta Jokowi pun terus mendukung Jokowi untuk melaksanakan program Nawacita yang dicanangkan dalam Pilpres 2014. "Nawacita lahir dari suara dan aspirasi rakyat. Rakyat yang ingin penegak hukumnya bersih, melayani, tidak korupsi, tidak merekayasa kasus, tidak sewenang-wenang untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu," kata Joko.

Ucapan Tedjo dianggap Duta Jokowi sebagai bukti ketidakpahamannya akan semangat Nawacita dan Trisakti. Karena itu, Jokowi pun didesak mempertimbangkan pergantian, baik itu di aparatur negara maupun menteri-menteri sebagai pembantu presiden.

"Untuk itu, kami mendukung Presiden untuk mempertimbangkan pergantian para aparatur negara dan pembantu-pembantu Presiden yang tidak memahami semangat Nawacita dan Trisakti," ucapnya.

Selain itu, Duta Jokowi pun meminta agar Presiden Jokowi tidak dipaksa untuk melakukan hal yang berdasarkan kepentingan partai dan golongan tertentu. (Baca: "Jangan Ganggu Jokowi demi Kepentingan Partai dan Golongan")

"Untuk itu, jangan ganggu Presiden. Beri kesempatan Presiden Joko Widodo memilih dan memutuskan sesuai aspirasi dan suara rakyat. Kami mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang hanya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," ucapnya.

Menanggapi respons masyarakat atas pernyataannya, Tedjo mengungkapkan, pada pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad agar menjernihkan suasana.

"Jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri," kata Tedjo dalam pernyataan pers yang diterima pada Minggu (25/1/2015).

Menurut Tedjo, semua pihak harus menjaga agar para pendukung kedua institusi ini tidak berbenturan. Kedua institusi penegak hukum ini, lanjut dia, harus bisa saling menghormati dalam hal prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku.