Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Ganggu Jokowi demi Kepentingan Partai dan Golongan"

Kompas.com - 27/01/2015, 02:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak yang menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak tegas dalam mengatasi perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Namun, salah satu kelompok relawan yang ikut memenangkan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 silam tetap memberikan dukungan dan percaya Jokowi bisa mengatasi perseteruan.

Menurut Joanes Joko dari Jaringan Duta Joko Widodo, perseturuan KPK-Polri sengaja diciptakan untuk menghambat program kerja Jokowi di pemerintahan.

"Kemelut KPK vs Polri, merupakan indikasi adanya gerakan sistematis yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat kerja dan program Presiden Joko Widodo. Mereka utamanya adalah para oknum politisi, pengusaha dan birokrat bermasalah," kata Joanes Joko dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2015).

Duta Jokowi pun meminta agar Presiden Jokowi tidak dipaksa untuk melakukan hal yang berdasarkan kepentingan partai dan golongan tertentu.

"Untuk itu jangan ganggu presiden. Beri kesempatan Presiden Joko Widodo memilih dan memutuskan sesuai aspirasi dan suara rakyat. Kami mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang hanya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," ucapnya.

Polemik KPK vs Polri pun dianggap Duta Jokowi sebagai momentum untuk melakukan pembersihan dan pembenahan di dua institusi penegak hukum tersebut.

"KPK dan Polri merupakan tiang utama institusi penegakan hukum maka tidak pada tempatnya bila permasalahan oknum-oknum justru malah menarik kedua institusi tersebut dalam polemik yang berkepanjangan," ucap Joanes.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com