Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Bantah Kabar Dirinya Dimarahi Jokowi di Istana

Kompas.com - 24/01/2015, 12:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi dirinya dan Wakil Kepala Kepolisian Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dalam pertemuan di Istana Bogor, Jumat (24/1/2015).

"Tidak benar," kata Abraham melalui pesan singkat, Sabtu (24/1/2015).

Menurut Abraham, pembicaraan dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit tersebut sangat normatif.

"Semuanya sangat normatif," ungkap Abraham.

Dia tidak menjelaskan apakah dalam pertemuan tersebut sempat disinggung soal penetapan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka.

Sebelumnya, salah satu situs media online menyebutkan bahwa Jokowi menyemprot Abraham dan Badrodin untuk tidak berlaku paling benar dalam pertemuan di Istana Bogor. Menurut pemberitaan media itu, Jokowi mengingatkan KPK bahwa penanggung jawab tertinggi NKRI adalah kepala negara. Dengan demikian, siapa pun yang membangkang perintah kepala negara bisa dituntut pidana.

Selain itu, menurut pemberitaan media tersebut, Abraham menolak menjelaskan kepada Jokowi soal kesalahan yang diduga dilakukan Budi Gunawan sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya diberitakan, Abraham enggan berkomentar seusai mengikuti pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor.

Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengatakan tidak akan melakukan intervensi. Dia menginginkan proses hukum bisa berjalan obyektif sesuai dengan undang-undang. Jokowi juga meminta agar tidak ada gesekan antara KPK dan Polri dalam menjalankan tugas masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com