"PDI-P Berpotensi Bunuh Diri secara Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Yunarto Wijaya, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berpotensi melakukan "bunuh diri politik". Perbuatan Hasto dinilai Yunarto sama seperti mengakui keterlibatan partainya dalam melanggar kode etik KPK.

"Tetapi, yang jelas PDI-P berpotensi bunuh diri secara politik. Pernyataan Hasto seperti menunjuk partainya ikut melanggar kode etik KPK," ujar Yunarto, saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).

Menurut Yunarto, Hasto telah memberikan penilaian terhadap lembaga yang paling dipercaya publik dengan data yang tidak ada kaitannya dengan kerja KPK. Apa yang diungkap Hasto juga dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Yunarto mengatakan, jika apa yang dikatakan Hasto tersebut terbukti kebenarannya, efek yang ditimbulkan hanyalah penurunan kepercayaan publik terhadap Abraham Samad. Hal itu tidak berpengaruh terhadap institusi KPK, apalagi terhadap keputusan hukum yang dikeluarkan KPK.

Sebelumnya, melalui konferensi pers pada Kamis siang, Hasto mengungkapkan bahwa telah terjadi pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya. Pertemuan dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, kata Hasto, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Cerita mengenai pertemuan itu awalnya beredar di situs jurnalisme warga Kompasiana yang berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Hasto mengatakan, cerita itu benar adanya. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Ia menjelaskan, pada 19 Mei 2014, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan kepada Abraham bahwa Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. 

Saat itu, kata Hasto, Abraham sudah mengetahui keputusan itu karena melakukan penyadapan. Abraham, lanjut dia, menuding Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka, sebagai pihak yang menggagalkan pencalonan Abraham sebagai wakil presiden. 

Namun, Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan karena langkah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku geram karena Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Sementara itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, setelah Hasto memberikan pernyataan, jajaran struktural KPK meminta penjelasan dari Abraham tentang tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Abraham. Dalam pembicaraan tersebut, Abraham membantah pernyataan Hasto. (Baca: Bantah Pernyataan Hasto, Abraham Samad Merasa Difitnah)

"Bahwa semua yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dituduhkan oleh Pak Hasto cs," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015) sore.