Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri

Kompas.com - 20/01/2015, 15:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan sebagian besar publik menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk kepala Polri definitif. Jika penunjukan kepala Polri terlalu lama dilakukan, hal itu akan berpengaruh buruk, baik terhadap institusi Polri maupun bagi Jokowi.

"Mayoritas publik khawatir terjadi matahari kembar dalam pimpinan Polri," ujar Peneliti LSI Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Ardian menjelaskan, hasil survei LSI menunjukan sebanyak 63,50 persen responden khawatir akan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Polri. Hal itu dimungkinkan karena Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan telah mendapat persetujuan DPR, dan hanya tinggal menunggu pelantikan menjadi kepala Polri.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri. (baca: Soal Pergantian Kapolri, Muncul Wacana Penggunaan Hak Interpelasi DPR)

Menurut Adrian, jika penunjukan kepala Polri berlangsung dalam waktu lama, mayoritas publik khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dan kewibawaan Presiden.

Sebanyak 67,50 persen responden mengaku khawatir terjadi pelemahan terhadap soliditas kepolisian. Pasalnya, tugas dan wewenang yang diberikan kepada pelaksana tugas kepala Polri bersifat terbatas. (baca: Soal Kapolri, Ruhut Minta Jangan Menyalahkan Jokowi yang Kembali ke Jalan Benar)

Selain itu, sebut Ardian, sebanyak 58,30 persen responden menilai Presiden sebagai pribadi yang tidak tegas, apabila tidak segera menyelesaikan polemik dalam menentukan siapa yang layak menjabat sebagai kepala Polri. Jokowi akan dianggap tidak mampu mengambil keputusan yang merupakan kewenangan sepenuhnya seorang Presiden.

"Tak ada pilihan lain, Jokowi diharapkan sesegera mungkin memproses kembali calon Kapolri definitif," kata Ardian.

LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1200 responden di 33 provinsi pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com