Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri

Kompas.com - 20/01/2015, 15:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan sebagian besar publik menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk kepala Polri definitif. Jika penunjukan kepala Polri terlalu lama dilakukan, hal itu akan berpengaruh buruk, baik terhadap institusi Polri maupun bagi Jokowi.

"Mayoritas publik khawatir terjadi matahari kembar dalam pimpinan Polri," ujar Peneliti LSI Ardian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Ardian menjelaskan, hasil survei LSI menunjukan sebanyak 63,50 persen responden khawatir akan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Polri. Hal itu dimungkinkan karena Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan telah mendapat persetujuan DPR, dan hanya tinggal menunggu pelantikan menjadi kepala Polri.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri. (baca: Soal Pergantian Kapolri, Muncul Wacana Penggunaan Hak Interpelasi DPR)

Menurut Adrian, jika penunjukan kepala Polri berlangsung dalam waktu lama, mayoritas publik khawatir hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dan kewibawaan Presiden.

Sebanyak 67,50 persen responden mengaku khawatir terjadi pelemahan terhadap soliditas kepolisian. Pasalnya, tugas dan wewenang yang diberikan kepada pelaksana tugas kepala Polri bersifat terbatas. (baca: Soal Kapolri, Ruhut Minta Jangan Menyalahkan Jokowi yang Kembali ke Jalan Benar)

Selain itu, sebut Ardian, sebanyak 58,30 persen responden menilai Presiden sebagai pribadi yang tidak tegas, apabila tidak segera menyelesaikan polemik dalam menentukan siapa yang layak menjabat sebagai kepala Polri. Jokowi akan dianggap tidak mampu mengambil keputusan yang merupakan kewenangan sepenuhnya seorang Presiden.

"Tak ada pilihan lain, Jokowi diharapkan sesegera mungkin memproses kembali calon Kapolri definitif," kata Ardian.

LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1200 responden di 33 provinsi pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com