Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Islah, KIH dapat 21 Kursi AKD di DPR

Kompas.com - 19/01/2015, 15:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Hebat mendapat jatah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) usai islah dengan Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh kursi itu sudah dibagi secara proporsional di antara partai-partai KIH.

"Sudah. Dibagi secara proporsional," ujar Wasekjen PKB Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sebanyak 21 kursi itu dibagi dengan perbandingan kursi partai KIH di DPR. PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak mendapatkan 10 kursi, PKB mendapat 5 kursi, adapun Hanura dan Nasdem mendapat 3 kursi.

"Tapi karena Nasdem tidak mau memilih, semua diserahkan kepada pimpinan KIH untuk membaginya," ujar Edy.

Seluruh nama-nama pimpinan AKD baik di komisi-komisi dan badan-badan itu sudah diusulkan. Bebarapa bahkan sudah dilantik.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, sejauh ini wakil ketua AKD yang sudah dilantik yakni, Wakil Ketua Komisi II: Lukman Edy (PKB), Wakil Ketua Komisi IV: Ibnu Multazam (PKB), Wakil Ketua Komisi V: Lazarus (PDIP), Wakil Ketua Komisi VIII: Fathan (PKB), dan Wakil Ketua Badan Anggaran: Said Abdullah (PDIP).

Masalah jatah pimpinan AKD sempat menimbulkan konflik di parlemen di antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Konflik itu kemudian diselesaikan dengan direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sehingga KIH mendapatkan jatah wakil ketua di setiap AKD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com