Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Belum Ada Keppres, Sutarman Masih Kapolri

Kompas.com - 16/01/2015, 16:10 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jusuf Kalla menegaskan bahwa Jenderal (Pol) Sutarman masih menjabat Kepala Kepolisian RI. Hingga Jumat (16/1/2015) siang tadi, belum ada keputusan presiden (keppres) yang memberhentikan Sutarman dan mengangkat kepala Polri baru.

"Tidak, tidak, DPR kan sudah memutuskan, tetapi belum ada keppres dari Presiden. Nah baru berlaku efektif kalau sudah ada keppres itu, kan sekarang belum, ya tunggu saja, sabar-sabar," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.

Mengenai pertemuan antara Sutarman dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pagi tadi, Kalla mengaku tidak sempat bertemu dengan Sutarman. Selain Sutarman, Jokowi pada pagi tadi menerima calon tunggal kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen (Pol) Badrodin Haiti.

Berdasarkan informasi yang beredar, Badrodin telah ditunjuk untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala Polri, bersamaan dengan pemberhentian Sutarman. Informasi lainnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen (Pol) Suhardi Alius dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. Posisi Suhardi lalu digantikan Irjen (Pol) Budi Waseso yang dikenal dekat dengan Budi Gunawan.

Sejauh ini, Presiden Jokowi belum menyatakan apakah akan melantik Budi sebagai kepala Polri atau membatalkan pencalonan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut. Menurut Jokowi, surat Komisi III DPR yang menyetujui pencalonan Budi masih diproses. 

Sebelumnya, Kalla mengatakan bahwa pemerintah akan mempelajari keputusan Komisi III DPR terlebih dahulu. Pemerintah juga akan kaji kasus hukum yang menjerat Budi.

Pada Kamis (16/1/2015) malam, Jokowi bertemu dengan KPK. Menurut Kalla, pertemuan KPK dengan Presiden tidak secara khusus membahas kasus Budi, tetapi lebih banyak membicarakan masalah pemberantasan korupsi secara umum.

"Konsultasi, ya biasa kan, banyak soal di republik ini, bagaimana mengurangi korupsi dan sebagainya, lebih banyak bicara umum," ucap Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com