Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kapolri, Jokowi Minta Publik Sabar

Kompas.com - 16/01/2015, 15:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima surat dari DPR yang berisi persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Namun, Jokowi meminta publik untuk sabar menunggu keputusan akhir yang akan diambilnya.

"Pagi tadi, baru diproses di Setneg (Sekretariat Negara), jadi sabar dan tunggu," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1/2015) siang.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika ditanya wartawan soal polemik pergantian kepala Polri pasca-ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK. Sebenarnya, jumpa pers tersebut digelar hanya untuk mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak, elpiji, dan semen. Selebihnya, Jokowi enggan berkomentar soal pergantian kepala Polri.

DPR sebelumnya menyetujui pengangkatan Budi sebagai kepala Polri dan pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kapolri. Hanya dua fraksi, yakni Demokrat dan PAN, yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut.

Informasi yang dihimpun Kompas, ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu tidak melantik Budi, melantik tetapi langsung diberhentikan sementara, atau dilantik tetapi diberi target khusus yang terukur.

Pagi tadi, Jokowi bertemu Sutarman dan Budi Gunawan di Istana. Mobil dinas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti juga terparkir di halaman Istana. (Baca: Budi Gunawan dan Sutarman Temui Jokowi, Mobil Dinas Wakapolri Terparkir di Istana)

Sejumlah relawan Salam Dua Jari yang di pemilu presiden lalu mendukung Jokowi kemarin mendatangi Gedung KPK untuk mendukung pengusutan kasus Budi dan minta Budi tak dilantik sebagai kepala Polri. (Baca: Kala Relawan Menagih Janji Presiden)

Para relawan itu antara lain sutradara Nia Dinata dan Joko Anwar, rohaniwan Benny Susetyo, Koordinator Kontras Haris Azhar, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan, Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, serta aktivis Fadjroel Rachman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com