JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Jakarta, Siswono Yudho Husodo, memastikan proses islah antara dua kubu Partai Golkar tetap diupayakan meskipun masing-masing kubu menempuh jalur hukum. Menurut Siswono, kedua kubu kini saling mendekat.
“Saya lihat sih semakin mendekat, tapi saya tidak berani terlalu pagi menyatakan solusinya bagaimana, tapi sudah semakin mendekat,” kata Siswono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Menurut dia, penyamaan visi dan misi di antara dua kubu mulai menemui titik temu. Misalnya saja yang terkait dengan pandangan dua kubu atas proses pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden.
Mulanya, kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie menginginkan agar pilkada dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan kubu Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono menginginkan pilkada dilakukan secara langsung.
Setelah melalui proses perundingan, kata Siswono, kedua kubu sepakat jika pilkada dan pilres dilakukan secara langsung.
“Kemudian soal pileg, Munas Jakarta ingin pileg suara terbanyak, proporsional, terbuka, sedangkan Bali nomor urut, proporsional, tertutup. Setelah negosiasi, proporsional terbuka,” kata Siswono.
Kendati demikian, Siswono belum menyampaikan hal yang disepakati kedua kubu terkait dengan posisi Golkar di dalam Koalisi Merah Putih atau berada di luar KMP. Menurut kubu Munas Jakarta, Golkar sedianya tidak lagi berada dalam KMP.
“KMP dibuat dalam rangka dukung Prabowo-Hatta, sudah selesai, rakyat sudah menentukan pilihannya maka tugas kita semua warga negara, semua kekuatan politik berdasarkan kompetensi dan kewenangan melakukan pembangunan. Tidak perlu berlama-lama,” tutur dia.
Rekonsiliasi struktur partai
Masalah selanjutnya yang harus dicari solusinya berkaitan dengan rekonsiliasi struktur pengurusan partai. Siswono menilai proses rekonsiliasi pengurusan ini lebih sulit dibandingkan dengan rekonsiliasi visi dan misi. Belum disepakati solusi dalam menentukan siapa ketua umum Golkar jika kedua kubu bersatu.
“Siapa ketua, siapa wantimya, tampaknya menurut Pak JK (Jusuf Kalla), ini lebih susah daripada yang satunya itu, tapi kita berharap bisa rekonsiliasi,” ujar dia.
Terkait rekonsiliasi kepengurusan ini, ada sejumlah opsi yang muncul. Ada yang mengusulkan agar kedua kubu menggelar munas luar biasa yang memilih ketua umum dengan calon Aburizal dan Agung. Ada pula yang mengusulkan munas yang memilih ketua umum dari calon di luar Aburizal dan Agung.
“Jadi masih banyak, tapi saya yakin (bisa selesai). Ini masalah bukan sederhana, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau selesai sebulan, dua bulan sudah baik,” kata Siswono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.