Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Diminta Selidiki Calon Kapolri, KPK Tak Ingin Intervensi Presiden

Kompas.com - 10/01/2015, 14:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengaku hingga saat ini tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo terkait penelusuran nama-nama calon pengisi jabatan kapolri. Bambang mengatakan, KPK tidak akan melakukan intervensi soal hak prerogatif Presiden. [Baca: Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri]

"Belum ada permintaan untuk dilakukan profiling secara resmi. Kalau belum diminta ya kita tidak akan lakukan," ujar Bambang, saat ditemui seusai bertemu dengan anggota Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

KPK, menurut Bambang, akan bersikap sesuai fungsinya sebagai institusi penegak hukum. Sejauh ini KPK hanya akan melakukan penyelidikan rekam jejak calon pejabat negara, sesuai dengan permintaan Presiden, seperti yang dilakukan saat pemilihan menteri anggota kabinet Jokowi-JK.

Bambang mengatakan, para pimpinan KPK menyadari besarnya keinginan publik, agar KPK dilibatkan dalam pemilihan calon kapolri yang baru. Namun, KPK tidak akan mengambil inisiatif, atau bekerja tanpa adanya instruksi khusus.

"Itu kan kewenangan Presiden, bukan KPK. Kami tahu ada tuntutan untuk melibatkan KPK, kami memahami. Tetapi kami juga tidak mau intervensi," kata Bambang. Bambang membenarkan jika hingga saat ini KPK masih terus menelusuri kasus rekening gendut yang melibatkan pejabat negara.

Namun, KPK belum bisa memberikan keterangan terkait siapa yang menjadi pelaku, termasuk apakah kasus itu menimpa pejabat tinggi Polri. "Kalau pada saatnya kami rasa sudah cukup, pasti kami umumkan. Siapa pun pejabat yang terbukti, kami tidak akan berlaku diskriminatif," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com