Koalisi Masyarakat Sipil Temui Pimpinan KPK Terkait Pencalonan Kapolri

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, kedatangan anggota koalisi tersebut untuk menanyakan, apakah KPK dilibatkan dalam proses pencalonan nama-nama pengisi jabatan Kapolri. "Kami tanya apakah KPK diminta ikut dalam pencalonan nama Kapolri. Ternyata KPK belum pernah diminta untuk melihat rekam jejak calon-calon Kapolri," ujar Emerson, saat ditemui seusai bertemu pimpinan KPK.

Emerson menambahkan, alasan pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut juga terkait penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi Masyarakat Sipil menduga ada yang aneh dalam pemilihan Kapolri saat ini.

Menurut Emerson,  saat Jenderal Sutarman dicalonkan sebagai Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), setidaknya meminta masukan dari KPK. Namun, sekarang hal itu tidak dilakukan.

Selain itu, koalisi tersebut mempertanyakan mekanisme pemilihan Kapolri yang berbeda dalam pemilihan calon anggota kabinet. Padahal, jabatan Kapolri dinilai sangat berperan penting dalam berbagai proses penegakan hukum.

"Apa alasan Presiden terburu-buru, padahal Sutarman pensiun masih nanti, bulan Oktober. Memang pelibatan KPK tidak ada dalam aturan. Tapi ini diskriminatif, untuk menteri saja ada. Harusnya Jokowi bisa menggunakan KPK," kata Emerson.

Dalam pertemuan tersebut, KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

Koalisi Masyarkat Sipil diwakili oleh beberapa orang dari ICW, Transparansi Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).