PDI-P Dukung Presiden Jokowi Pegang Langsung BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan, partainya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) langsung di bawah presiden. Menurut Hasto, langkah itu akan berdampak pada percepatan pemerintah melawan kejahatan ekonomi.

Hasto mengungkapkan, posisi BPKP sangat kuat karena didukung lebih dari 4.000 auditor. Dengan kendali di bawah presiden, ia yakin upaya mewujudkan bangsa yang berdaulat secara ekonomi dapat segera terwujud.

"BPKP hadir sebagai alat negara dalam mengaudit kejahatan ekonomi seperti pengemplangan pajak, penyelundupan, transfer pricing dan lainnya yang selama ini banyak merugikan negara," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/12/2014).

Selanjutnya, kata Hasto, pada tahun depan pemerintah harus konsiten menindak pelaku kejahatan ekonomi khususnya para pengemplang pajak. Ia mendukung Jokowi mengambil peran lebih dalam mengendalikan keuangan negara.

"Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan keuangan negara. Karena itu, perubahan kedudukan BPKP akan mempermudah pemenuhan janji presiden untuk melakukan reformasi di sistem perpajakan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kedudukan BPKP yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejalan dengan itu, fungsi monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan UKP4 selanjutnya akan dilakukan oleh BPKP.

"Fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan UKP4, akan dilakukan oleh Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang per hari ini Perpres-nya sudah keluar, langsung di bawah Presiden. Jadi Presiden langsung memiliki ribuan auditor yang bisa membantu Presiden melakukan pengawasan keuangan," kata Andi.