Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Dukung Penolakan Grasi bagi Terpidana Mati Narkoba

Kompas.com - 30/12/2014, 20:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak grasi untuk terpidana mati kasus narkoba. Menurut dia, penerapan eksekusi mati akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

"Kita apresiasi, kita dukung Presiden yang menolak grasi tersangka yang akan dihukum mati," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Sutarman mengatakan, kasus narkoba telah berkembang secara masif di seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, kata Sutarman, penegak hukum pun dapat terjerumus dalam jeratan narkoba.

"Narkoba sudah merambah ke penegak hukum, bahkan guru besar pun kena. Ini harus kita tindak lanjuti agar menimbulkan efek jera," kata Sutarman.

Menurut Sutarman, kasus narkoba yang ditangani Polri pada tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Tahun 2013, tersangka kasus narkoba yang ditangani Polri sebanyak 15.890 distributor dan 12.600 pemakai. Sementara pada tahun 2014, Polri menangani 14.193 distributor dan 10.923 pemakai.

"Tapi jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangkap Polri sejak tahun 2010 sampai 2014 rata-rata naik 1,7 persen," ujar Sutarman.

Selama tahun 2014, Polri berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba yaitu sebanyak 56,4 ton ganja, 3,23 kilogram heroin, dan 4,3 kilogram hasish. Selain itu, ada juga 35,63 gram kokain, 407.863 butir ekstasi, dan 613,76 kilogram sabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com