Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Papua akan Tindak Tegas Kerumunan Massa yang Hambat Jokowi

Kompas.com - 27/12/2014, 04:52 WIB
Kontributor Kompas TV, Alfian Kartono

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Yotje Mende, menegaskan akan menindak tegas jika ada pengerahan massa yang akan menghambat kunjungan Presiden Joko Widodo di Papua, 27-28 Desember. Mende mengatakan, hingga batas waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang, tidak ada pihak yang menyampaikan ijin untuk menggelar aksi massa.

“Jika ada yang melakukan pengerahan massa saat kedatangan presiden, pasti kami tindak tegas. Karena melanggar Undang-Undang,” ucap Mende usai menghadiri pembukaan Pameran Alusista di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (26/12/2014).

Diungkapkan Mende, jikalau sepekan sebelumnya ada pihak yang mengajukan ijin melakukan aksi massa, mungkin pihaknya akan memberikan ruang. Namun ia meminta agar semua pihak untuk sama-sama menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan yang akan merayakan Natal Nasional di Jayapura, Sabtu (27/12/2014).

Mende pun berharap, ada mobilisasi massa dalam makna positif, untuk menghadiri perayaan Natal Nasional yang digelar di Stadion Mandala Jayapura, mulai pukul 15.00 WIT. “Marilah kita bersama-sama untuk merayakan Natal bersama dengan Presiden kita,” kata Mende.

Mengenai pengamanan, Mende mengaku sudah berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah setempat untuk menyukseskan rangkaian kunjungan Presiden di Papua. Menurutnya, kepolisian akan fokus untuk mengamankan rute perjalanan Presiden dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, menuju Kota Jayapura.

Dalam gelar pasukan di Makodam XVII Cenderawasih, Rabu (24/12/2014), Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan mengatakan, pengamanan di Jayapura dan sekitarnya akan melibatkan 5200 personil TNI-Polri.

Kunjungan dua hari Presiden Jokowi di Papua dan Papua Barat, rencananya akan menghadiri perayaan Natal Nasional di Kota Jayapura. Selain itu Jokowi juga akan berdialog dengan masyarakat Adat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com