Kalla: Pemerintah Tak Bisa Tampung Semua Tenaga Kerja Baru

"Kita mau meningkatkan pembangunan infrastruktur dua kali lipat yang kemudian pasti diikuti dengan pembangunan manufaktur juga yang lebih besar lagi. Itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ia pun menekankan perlunya peran sektor swasta dalam membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah, kata dia, tidak bisa menampung semua tenaga kerja baru.

"Dengan membangun infrastruktur saja kita butuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Kalla.

Pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil dan aparatur negara selama lima tahun ke depan. Kendati demikian, moratorium bukan berarti perekrutan pegawai negeri dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan. Pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain itu, pemerintah memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur menggelar perekrutan sesuai dengan kebutuhannya. Proses perekrutan pun, kata dia, harus melalui seleksi yang ketat.

"Ada penerimaan, tetapi dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, fokus kerja pemerintahan ini pada sektor agraris, sektor kemaritiman, dan infrastruktur. Jadi kalau di satu daerah perlu alhi pengairan, ya kita tentu akan rekrut ahli pengairan. Tapi kalau sekretaris, penjaga kantor, penjaga sekolah kan sudah kebanyakan. Jadi tidak merekrut itu. Kita fokus di maritim, ada ahli kelautan sangat dibutuhkan ya tentu kita bisa rekrut itu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menurut Yuddy, moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN. Dengan kebijakan tersebut, menurut perhitungan Yuddy, belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN.

Ia juga menilai penghematan biaya belanja pegawai ini akan diikuti penghematan belanja barang dan modal dengan angka penghematan yang sama.