Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Senior Golkar Minta Aburizal dan Agung Pertimbangkan Hasil Survei LSI

Kompas.com - 22/12/2014, 15:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, meminta dua kubu Partai Golkar yang saat ini sedang berkonflik untuk sama-sama mempertimbangkan hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia.

Survei itu menunjukkan suara Golkar turun ke angka 8,4 persen karena kisruh dan dualisme kepemimpinan yang terjadi. Padahal, pada pemilu legislatif April lalu, Golkar masih mendapatkan 14,75 persen suara.

"Hasil survei LSI bahwa suara Partai Golkar merosot itu sebaiknya disikapi secara proporsional oleh elite pemimpin di DPP Partai Golkar, baik DPP hasil Munas Bali maupun Munas Jakarta," kata Hajriyanto saat dihubungi, Senin (22/12/2014).

Hajriyanto mengatakan, baik DPP hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie maupun Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono, saat ini sama-sama sedang memainkan politik "burung unta". Mereka, kata Hajriyanto, menutup mata terhadap ancaman yang akan segera menyerang Partai Golkar.

"Pernyataan orang DPP bahwa survei LSI yang mengatakan PG terjun bebas itu adalah survei yang tidak obyektif, survei yang salah, survei bayaran untuk menghancurkan Golkar. Survei pesanan eksternal PG, dan lain-lain. Burung unta itu suka menutupi dan menyembunyikan masalah," ujarnya. (Baca: Partai Golkar Diprediksi LSI Hanya Peroleh 8,4 Persen Suara)

Memang, lanjut Hajriyanto, hasil survei itu tidak perlu disikapi secara berlebihan seolah-olah menjadi "lonceng kematian" bagi masa depan Partai Golkar. Namun, sikap sinisme yang ditunjukkan oleh beberapa oknum DPP Partai Golkar itu, menurut dia, tidak mencerminkan sama sekali sikap seorang yang terpelajar.

"Seorang yang berpendidikan tinggi tidak begitu caranya membaca hasil survei. Sikap itu sangat tidak akademis dan tidak berjiwa sarjana. Hasil survei itu mestinya disikapi secara proporsional saja sebagaimana mestinya seorang yang berpendidikan dan kemudian diposisikan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting untuk pengambilan kebijakan. Bukannya malah bersikap emosional yang mengesankan mengolok-olok atau mencemooh lembaga survei seperti itu," ucap Hajriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com