Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Pertahanan, Pemerintah Akan Tambah Alutsista Canggih pada 2015

Kompas.com - 17/12/2014, 14:04 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Pertahanan pada 2015 akan fokus pada pembangunan industri pertahanan yang kuat untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pembangunan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Membangun pertahanan yang kuat memerlukan alutsista yang canggih dan modern," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Ryamizard mengatakan, untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh tersebut, selain pembangunan pertahanan secara fisik, perlu juga dibangun pertahanan secara nonfisik. Aspek nonfisik yang dimaksud adalah membangun kesadaran bela negara bagi para prajurit dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan unsur pemerintah lainnya menyelenggarakan program peningkatan nasionalisme dan membangkitkan wawasan kebangsaan," ucap Ryamizard.

Adapun sasaran kebijakan pertahanan tahun 2015, antara lain meningkatkan pembangunan alutsista, sarana prasarana, peningkatan industri pertahanan dan penguasaan teknologi, serta peningkatan kerjasama pertahanan dan misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Selain itu, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar juga akan ditingkatkan dengan menyusun konsep sabuk pengamanan (security belt) yang terpadu.

Dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tersebut, Ryamizard didampingi oleh kepala Staf angkatan dan Kasum TNI yang mewakili Panglima TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com