Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Apresiasi Kesigapan Korsel dalam Tangani Tenggelamnya Kapal Oryong

Kompas.com - 11/12/2014, 15:32 WIB

BUSAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah Korea Selatan dalam menangani tragedi tenggelamnya kapal ikan Oryong 501 asal Korea Selatan di Laut Bering, Rusia. Dalam kapal Oryong itu memang terdapat 35 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.

"Saya mengapresiasi dan menghargai reaksi cepat Tim Korea dalam penanganannya," kata Presiden Jokowi kepada Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye saat memberikan pengantar dalam pertemuan bilateral Indonesia-Korea Selatan di Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12/2014).

Sampai saat ini, tiga korban ABK Indonesia yang ditemukan selamat. Sementara 14 lainnya meninggal dunia dan 18 masih dalam pencarian.

Jokowi menyampaikan keprihatinan dan simpatinya atas tragedi yang terjadi pada 1 Desember 2014 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar secepatnya dibentuk komisi bersama antara menteri luar negeri kedua negara untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan.

"Dan untuk hubungan yang lebih kuat ini kami menyarankan ada pertemuan antarmenlu dalam bentuk 'joint commision' (komisi bersama) agar segera dilakukan," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyatakan berbelasungkawa atas korban tenggelamnya Kapal Oryong tersebut.

"Pada Desember lalu, di Lautan Bering ada kapal Korea tenggelam, di dalamnya ada masyarakat Indonesia yang menjadi ABK. Jadi saya mengucapkan belasungkawa kepada Bapak Presiden dan keluarga korban," kata Presiden Park dalam pertemuan bilateral tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com