Wapres: Rp 40 Triliun Hanya untuk Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana melakukan penghematan terhadap pengeluaran belanja negara. Salah satunya terhadap keperluan rapat dan perjalanan dinas.

Selama ini, menurut dia, anggaran untuk kedua sektor itu mencapai puluhan triliun. Dengan demikian, apabila dana anggaran itu dialihkan untuk sektor produktif, maka hal itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

"Banyak hal yang harus dipindahkan karena inefesiensi. Sebesar Rp 40 triliun anggaran kita terdiri dari anggaran perjalanan dan rapat," kata Kalla saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional 2014, di Kemendagri, Selasa (9/12/2014).

Kalla mengatakan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap kementerian untuk menyelenggarakan rapat kerja di kantor masing-masing. Ia sadar, kebijakan ini akan memberikan dampak besar, terutama bagi para pengusaha perhotelan. Pasalnya, tidak jarang rapat dinas kementerian dilakukan dengan menyewa ruang-ruang rapat yang disediakan oleh hotel.

"Memang ada akibatnya, hotel-hotel jadi sepi. Akan tetapi, no free lunch, tidak ada makan siang yang tidak dibayar. Sama seperti minum obat, hari ini tidak enak," ujarnya.

Meski begitu, ia mengatakan, "penderitaan" yang akan dirasakan oleh manajemen perhotelan hanya bersifat sementara. "Setelah ada pembangunan ekonomi yang bertumbuh, hotel-hotel akan penuh lagi," katanya.