JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memastikan akan tetap mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dikeluarkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. KIH terus berkomunikasi dengan Partai Demokrat untuk membahas perppu tersebut.
"Demokrat dan KIH sepakat untuk menyuarakan hal yang sama, (yakni) pilkada secara langsung," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Jumat (5/12/2014).
Hasto tidak mempermasalahkan sikap Demokrat, yang selama ini lebih cenderung mendukung Koalisi Merah Putih di parlemen. Ia memastikan tidak ada perjanjian apa pun antara KIH dan Demokrat untuk mengegolkan Perppu Pilkada dalam pembahasan di DPR.
"Dalam kerja sama di parlemen, kita lebih mengedepankan platform dan isu-isu strategis. Tidak ada koalisi-koalisian," kata Hasto.
Dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, awal bulan ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan kepada Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. Sikap ini menimbulkan reaksi dari Demokrat. Dalam akun Twitter-nya, SBY menilai Golkar telah ingkar janji karena sudah ada penandatanganan kesepakatan bahwa semua fraksi anggota Koalisi Merah Putih akan mendukung perppu tersebut. SBY juga mengaku sudah menginstruksikan pimpinan Partai Demokrat menjalin komunikasi dengan KIH untuk mengegolkan perppu tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.