Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Jamin Tak Ada Praktik Transaksional dalam Pemilihan Pengurus Golkar

Kompas.com - 04/12/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


BADUNG, KOMPAS.com - Tim Formatur Partai Golkar menjamin tak ada praktik transaksional dalam proses penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2014-2019. Susunan pengurus yang telah diumumkan dalam Musyawarah Nasional IX dijamin telah melalui seleksi yang fair dan mendalam.

"Kami bersama Tim Formatur sudah berpikir sangat keras membuat susunan pengurus, karena yang ingin masuk ada ribuan dan kami harus lakukan seleksi," kata Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Tim Formatur, Aburizal Bakrie, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12/2014).

Dalam menyeleksi calon pengurus, Aburizal dibantu delapan anggota tim formatur. Anggota tim itu adalah enam perwakilan Golkar dari wilayah Indonesia timur, barat, dan tengah, serta perwakilan dari dua ormas sayap Golkar.

Setelah Aburizal mengumumkan susunan pengurusnya, muncul suara-suara ketidakpuasan dari sejumlah kader Golkar. Ketidakpuasan itu muncul karena ada rumor penyusunan pengurus diwarnai proses transaksional sehingga beberapa kader Golkar yang berprestasi tidak terakomodir.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga mengatakan, tim formatur perlu bekerja ekstra melakukan seleksi terhadap ribuan nama yang mendaftar sebagai calon pengurus. Ia memastikan, susunan pengurus yang telah ditetapkan merupakan hasil penelaahan dari sekian banyaknya kader Golkar yang kompeten dan bukan berdasarkan praktik transaksional.

”Kader kita memang banyak yang sudah kompeten dan wajar duduk di kepengurusan pusat. Jadi bukan (hal) mudah untuk menyusun kepengurusan, banyak antusiasme dan harus diseleksi," kata Theo.

Sementara itu, anggota tim formatur Harbiah Salahuddin menegaskan bahwa proses penentuan dilakukan atas dasar kebutuhan partai dan berlandaskan kompetensi. Menurut Harbiah, dinamika yang terjadi dalam proses penyusunannya jauh dari segala praktik ilegal.

"Saya bersaksi, politik uang itu tak ada. Kalau ada yang bongkar pasang, itu supaya pas saja," ungkapnya.

Seperti diketahui, Aburizal telah menetapkan 199 susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019. Susunan pengurus itu telah ditetapkan dalam Munas IX Partai Golkar. Aburizal mengatakan, susunan pengurus itu akan kembali dibahas dalam rapat DPP Partai Golkar di Jakarta, beberapa hari ke depan. Ia memastikan jumlah pengurus periode ini didominasi kader muda dan jauh lebih ramping dari jumlah pengurus periode sebelumnya yang mencapai sekitar 360 pengurus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com