Aburizal Bantah Dukungan dari DPD Golkar Dibarter Perppu Pilkada

BADUNG, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah melakukan kesepakatan politik dengan ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar untuk mendapat dukungan sebagai ketua umum. Menurut Aburizal, tudingan itu tak beralasan dan mengada-ada.

Aburizal mengklaim, semua ketua DPD I/II Partai Golkar memberikan dukungan kepadanya dengan kesadaran penuh. Hal itu ia anggap terbukti saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna Munas IX. Saat itu semua ketua DPD Golkar tingkat I/II maju dan menyatakan dukungannya.

"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," kata Aburizal, di Ballroom Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12/2014).

Aburizal melanjutkan, soliditas yang ditunjukkan ketua DPD I/II bukanlah soliditas untuk unjuk kekuatan secara fisik. Namun, baginya, soliditas itu merupakan bukti bahwa Golkar masih tetap solid menghadapi gangguan politik dari dalam dan luar partai. "Maka persatuannya begitu besar, begitu solid, kita ingin tunjukkan soliditas," ujarnya.

Sebelumnya, dalam salah satu agenda di Munas IX, Aburizal telah menyerukan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Aburizal, jika perppu itu ditolak, maka UU Pilkada akan berlaku kembali. Hal ini, kata dia, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Aburizal. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Aburizal Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 secara aklamasi. Aburizal mendapatkan 534 dukungan dari 537 pemegang suara sah. Politisi Golkar yang dipecat, Agun Gunandjar, sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan Munas IX berjalan tidak fair dan diwarnai praktik transaksional. Agun menuding penolakan Golkar pada Perppu Pilkada yang diputuskan dalam Munas IX merupakan kompensasi untuk mendapatkan dukungan dari DPD I/II.