Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, PDI-P dan PKB Hadir dalam Uji Kelayakan Capim KPK di Komisi III

Kompas.com - 03/12/2014, 15:19 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P dan Fraksi PKB ikut hadir dalam pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK Busyro Muqqodas di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

"Di sini tidak ada lagi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih," ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Pantauan Kompas.com, sejumlah anggota fraksi dari dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hadir dalam uji kelayakan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Dwi Ria Latifa (PDI-P), Junimart Girsang (PDI-P), Syamsul Rizal (PKB), dan Patrice Rio Capella (Nasdem).

Uji kelayakan diawali dengan pemaparan visi dan misi Busyro apabila terpilih kembali sebagai pimpinan KPK. Setelah itu, masing-masing anggota Komisi III, termasuk PDI-P dan PKB, secara bergantian mengajukan pertanyaan terhadap Busyro.

"Untuk ke depan, kalau terpilih, bagaimana Bapak bisa meyakinkan kita semua sehingga KPK tidak berkesan tebang pilih agar skala prioritas tidak seolah-olah disesuaikan dengan situasi politik. KPK sebagai lembaga yang sifatnya superbody, tanpa ada campur tangan pihak lain," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Dwi Ria Latifa, saat mengajukan pertanyaan bagi Busyro.

Kehadiran anggota fraksi dari KIH menjadi hal yang berbeda kali ini. Sebelumnya, anggota fraksi dari kubu KIH tidak pernah menghadiri rapat-rapat di komisi-komisi DPR, termasuk Komisi III. KIH beralasan bahwa ketidakhadiran para anggota fraksi itu dilakukan karena masih menunggu kesepakatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Selain Busyro, ada satu calon lain yang diajukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 16 Oktober 2014, yakni Robby Arya Brata. Pemilihan pimpinan KPK ini dilakukan untuk mengisi jabatan Wakil Ketua KPK setelah masa jabatan Busyro habis pada 10 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com