Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KMP Terlalu Banyak Dapat Amunisi untuk Mengkritik Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2014, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, kegaduhan yang diciptakan DPR saat ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dianggap menabrak banyak aturan perundang-undangan sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki terlalu banyak amunisi untuk mengkritik pemerintah.

"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Fadli mencontohkan, belum ada sebulan, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial, misalnya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia tengah jatuh.

Atas dasar itu, KMP pun menggalang usulan interpelasi terhadap pemerintah. Fadli bahkan mengklaim sudah ada lebih dari 200 anggota DPR yang melakukan tanda tangan setuju supaya parlemen mengajukan interpelasi terkait kenaikan harga BBM. [Baca: Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Paranoid Diinterpelasi]

Selain itu, Fadli juga menyebutkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman melarang Musyawarah Nasional Partai Golkar.

"Surat Menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.

"Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres dan finalmya MK. Maka, sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com